Menuju konten utama

Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Kurang Efektif, Kenapa?

Ekonom menilai subsidi kendaraan listrik diberikan pemerintah saat ini kurang efektif.

Subsidi Kendaraan Listrik Dinilai Kurang Efektif, Kenapa?
Fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang dihadirkan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur di Atambua, Kabupaten Belu, yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Timor Leste di Pulau Timor. (ANTARA/HO-Humas PLN UIW NTT)

tirto.id - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menuturkan subsidi kendaraan listrik diberikan pemerintah saat ini kurang efektif. Dia menilai seharusnya bantuan tersebut diberikan untuk kendaraan umum seperti angkot dan bus.

"Sependapat dengan Anies Baswedan, bahwa prioritas dalam pemberian subsidi tadi kepada kendaraan umum. Karena bus dan sebagiannya untuk mengangkut banyak orang," katanya saat dihubungi Tirto, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut, dia menilai pemerintah terlalu terburu-buru memutuskan untuk pemberian kendaraan listrik terutama bagi masyarakat. Padahal kata Fahmy pasar atau minat masyarakat tidak terlalu besar seperti diharapkan pemerintah.

"Misal konversi sepeda motor itu dapat Rp7 juta tetapi dari 50.000 ribu kuota baru sekitar tidak ada 100 yang sudah mendaftar itu," jelasnya.

Dia menuturkan minimnya masyarakat yang membeli atau konversi ke kendaraan listrik tidak lepas dari kurangnya infrastruktur yang belum siap. Hal itu berdampak pada minat masyarakat tidak terlalu besar untuk kendaraan listrik.

"Maka saya kira, saya mendukung pemikiran Anies. Lebih baik subsidi diberikan pada kendaraan umum. Karena mereka misalnya pull bisa menyediakan sendiri pengisian listrik tadi, karena merupakan satu perusahaan. Itu lebih efektif prioritasnya diberikan kepada bus daripada kendaraan pribadi," pungkas dia.

Sebelumnya, Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut akan lebih efektif jika diberlakukan untuk kendaraan umum.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam pidatonya di acara relawan Amanat Indonesia (Anies), Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dikutip Senin (8/5/2023).

Anies menuturkan bahwa emisi karbon mobil listrik lebih tinggi ketimbang bus yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Sebab dalam sebuah bus atau transportasi umum, dapat menampung penumpang lebih banyak ketimbang mobil pribadi.

"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya," ujar Anies.

Baca juga artikel terkait ANGGARAN SUBSIDI KENDARAAN LISTRIK atau tulisan lainnya dari Dwi Aditya Putra

tirto.id - Bisnis
Reporter: Dwi Aditya Putra
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin